Blog

  • Ini 5 Resep Lip Scrub Alami DIY untuk Atasi Bibir Kering dengan Bahan Dapur!

    Ini 5 Resep Lip Scrub Alami DIY untuk Atasi Bibir Kering dengan Bahan Dapur!

    5 Resep Lip Scrub Alami untuk Mengatasi Bibir Kering dan Pecah-Pecah

    Bibir kering dan pecah-pecah bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu. Selain tidak nyaman, kondisi ini juga bisa mengurangi rasa percaya diri. Salah satu cara efektif untuk merawat bibir agar tetap lembut dan sehat adalah dengan menggunakan lip scrub alami. Berbeda dengan produk komersial yang sering mengandung bahan kimia, membuat lip scrub sendiri di rumah memungkinkan kamu menggunakan bahan-bahan alami yang aman dan ramah untuk kulit bibir.

    Lip scrub berfungsi sebagai eksfoliator fisik yang membantu mengangkat sel kulit mati di permukaan bibir. Dengan penggunaan secara teratur, bibir akan terasa lebih halus, lembap, dan tampak lebih sehat. Namun, karena kulit bibir sangat sensitif, penting untuk mengaplikasikan scrub dengan lembut agar tidak menyebabkan iritasi.

    Berikut ini lima resep lip scrub alami yang mudah dibuat di rumah:

    1. Lip Scrub Madu dan Gula Merah (Brown Sugar)

    Madu dikenal memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan kemampuan melembapkan yang sangat baik. Sementara gula merah bertindak sebagai eksfoliator lembut yang membantu mengangkat sel kulit mati tanpa menyebabkan iritasi.

    Bahan:
    – 1 sendok makan madu
    – 1 sendok makan brown sugar

    Cara Membuat dan Menggunakan:
    – Campurkan madu dan gula merah hingga merata.
    – Gosokkan campuran ini ke bibir dengan gerakan melingkar secara lembut.
    – Diamkan selama 5–10 menit, lalu bilas dengan air hangat.
    – Setelah itu, oleskan lip balm untuk menjaga kelembapan bibir.

    2. Lip Scrub Kopi

    Kopi bukan hanya minuman penyegar pagi hari, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan perawatan wajah dan bibir. Kombinasi bubuk kopi, gula merah, madu, dan minyak kelapa menghasilkan scrub yang efektif mengangkat kulit mati sekaligus memberikan hidrasi ekstra.

    Bahan:
    – 1 sendok teh bubuk kopi
    – 2 sendok makan brown sugar
    – 2 sendok makan madu
    – 1 sendok makan minyak kelapa

    Cara Membuat dan Menggunakan:
    – Campur bubuk kopi, gula merah, dan madu hingga membentuk pasta.
    – Tambahkan minyak kelapa dan aduk rata.
    – Oleskan ke bibir dengan gerakan melingkar lembut, lalu bilas dengan air hangat.
    – Gunakan lip balm setelahnya untuk hasil maksimal.

    3. Lip Scrub Mentimun dan Gula Merah

    Mentimun kaya akan vitamin A dan C yang baik untuk kesehatan kulit, termasuk kulit bibir. Dipadukan dengan gula merah, mentimun dapat memberikan efek melembapkan sekaligus membersihkan sel kulit mati.

    Bahan:
    – Setengah mentimun, diparut
    – 1 sendok makan brown sugar

    Cara Membuat dan Menggunakan:
    – Campurkan mentimun parut dengan gula merah.
    – Gosokkan campuran ini ke bibir secara perlahan dengan gerakan melingkar.
    – Diamkan selama 5–10 menit, lalu bilas dengan air hangat.
    – Lanjutkan dengan pemakaian lip balm untuk hasil yang optimal.

    4. Lip Scrub Nanas dan Gula Palem

    Nanas mengandung enzim alami seperti bromelain yang bermanfaat untuk mencerahkan warna bibir dan mengangkat sel kulit mati. Kombinasi nanas, gula palem, dan minyak kelapa memberikan manfaat eksfoliasi sekaligus pelembapan.

    Bahan:
    – 1 sendok makan nanas halus
    – 1 sendok makan gula palem
    – ½ sendok teh minyak kelapa

    Cara Membuat dan Menggunakan:
    – Campurkan nanas halus dengan gula palem dan minyak kelapa.
    – Oleskan ke bibir dengan gerakan melingkar lembut.
    – Biarkan selama 5–10 menit, lalu bilas dengan air hangat.
    – Jangan lupa gunakan lip balm setelahnya.

    5. Lip Scrub Kelapa, Lidah Buaya, dan Oatmeal

    Resep ini cocok untuk kamu yang memiliki bibir sensitif. Minyak kelapa memberikan efek melembapkan, lidah buaya bersifat menenangkan dan menghidrasi, sedangkan oatmeal berperan sebagai eksfoliator lembut.

    Bahan:
    – 2 sendok makan oatmeal, dihaluskan
    – 1 sendok makan minyak kelapa
    – ½ sendok teh gel aloe vera

    Cara Membuat dan Menggunakan:
    – Haluskan oatmeal hingga berbentuk butiran kasar.
    – Campurkan oatmeal dengan minyak kelapa dan gel lidah buaya.
    – Gosokkan ke bibir secara perlahan dengan gerakan melingkar.
    – Diamkan beberapa menit, lalu bilas dengan air hangat.
    – Lanjutkan dengan penggunaan lip balm untuk menjaga kelembapan.

    Dengan mencoba salah satu dari lima resep lip scrub alami di atas, kamu bisa merawat bibir dengan cara yang praktis, aman, dan ekonomis. Semua bahan yang digunakan mudah ditemukan di dapur dan ramah untuk kulit bibir yang sensitif. Selamat mencoba!

  • Bulan Suro, Momen Terbaik 5 Weton untuk Bangkit dan Sukses dengan Energi Spiritual Tinggi

    Bulan Suro, Momen Terbaik 5 Weton untuk Bangkit dan Sukses dengan Energi Spiritual Tinggi

    Makna Bulan Suro dalam Kalender Jawa: Waktu Sakral dengan Nuansa Gaib dan Spiritual

    Bulan Suro, atau yang lebih dikenal sebagai bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah, memiliki makna tersendiri dalam tradisi masyarakat Jawa. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, terutama mereka yang masih menjaga adat dan kepercayaan leluhur, Bulan Suro bukan sekadar pergantian tahun baru semata. Lebih dari itu, bulan ini dianggap sebagai waktu sakral yang penuh dengan energi gaib dan nuansa spiritual yang mendalam.

    Keistimewaan Bulan Suro Menurut Tradisi Jawa

    Dalam budaya Jawa, Bulan Suro dipercaya sebagai bulan penyepian, bulan di mana alam semesta sedang dalam kondisi yang tenang dan penuh makna. Masyarakat meyakini bahwa pada bulan ini, tirai antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Hal ini memungkinkan para makhluk halus, seperti lelembut, jin, hingga arwah para leluhur, lebih mudah berinteraksi dengan manusia.

    Karena sifatnya yang magis, banyak orang Jawa khususnya yang tinggal di pedesaan melakukan ritual tertentu untuk melindungi diri dan keluarganya dari gangguan makhluk halus. Ritual ini bisa berupa jamasan pusaka (senjata keramat), nyadran di makam leluhur, atau bahkan tapa bisu selama beberapa hari sebagai bentuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

    Nuansa Spiritual yang Dikedepankan

    Selain aspek gaibnya, Bulan Suro juga merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki kehidupan di masa depan. Banyak ajaran luhur yang mengajarkan pentingnya introspeksi, pengendalian diri, serta perbaikan moral dan budi pekerti. Dalam pandangan spiritual Jawa, Bulan Suro adalah simbol awal permulaan, baik secara fisik maupun metafisik.

    Beberapa praktik spiritual yang sering dilakukan masyarakat Jawa selama Bulan Suro antara lain:

    • Tirakat – Puasa sunnah atau pantang makan dan minum tertentu sebagai bentuk uji kesabaran.
    • Sedekah bumi – Memberikan sesaji hasil bumi kepada masyarakat sekitar sebagai wujud rasa syukur atas limpahan rejeki.
    • Mengunjungi tempat keramat – Seperti gunung, makam wali, atau sumber mata air suci untuk berdoa dan memohon petunjuk.
    • Pembacaan mantra atau doa-doa khusus – Biasanya dilakukan oleh tokoh spiritual atau kyai setempat.

    Perpaduan Antara Budaya Islam dan Kejawen

    Menariknya, Bulan Suro juga mencerminkan akulturasi antara budaya Islam dan tradisi Kejawen. Meskipun Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai tahun baru Islam, masyarakat Jawa menyambutnya dengan cara yang unik, menggabungkan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal.

    Sebagai contoh, meskipun puasa Muharram sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, masyarakat Jawa juga menambahkan ritual-ritual lokal seperti makuwaten (menyepi) atau megengan (berpuasa tanpa niat tertentu). Hal ini menunjukkan bahwa Bulan Suro tidak hanya menjadi milik satu kelompok agama saja, tetapi telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Jawa.

    Kesimpulan

    Bulan Suro bagi masyarakat Jawa bukanlah sekadar penanda pergantian tahun biasa. Ia adalah waktu sakral yang sarat makna, baik dari sisi spiritual maupun mistis. Di balik kegiatan ritual dan kebiasaan turun-temurun, ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh para leluhur, seperti pentingnya introspeksi diri, kedekatan dengan alam, serta harmoni antara manusia, Tuhan, dan sesama.

    Dengan melestarikan makna Bulan Suro, generasi muda Jawa dapat lebih memahami akar budaya mereka, sekaligus mengambil hikmah positif yang relevan dengan kehidupan modern saat ini.

  • Ketika Musisi Bersuara untuk Darurat Iklim di Lokakarya IKLIM

    Ketika Musisi Bersuara untuk Darurat Iklim di Lokakarya IKLIM

    Musisi Indonesia Bersatu Suarakan Krisis Iklim Melalui Workshop IKLIM

    Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, 15 musisi dari berbagai daerah dan genre di Indonesia berkumpul dalam sebuah lokakarya bernama IKLIM (The Indonesian Climate Communications, Arts & Music Lab). Acara ini bertujuan untuk membahas krisis iklim secara mendalam serta mencari cara untuk menyuarakan isu tersebut melalui seni dan musik.

    Para musisi yang hadir berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk Kunto Aji, Reality Club, Teddy Adhitya, Sukatani, Cholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca, Iga Massardi, Endah Widiastuti dari Endah N Rhesa, Petra Sihombing, Tuantigabelas, Stephanus Adjie dari Down For Life, Farid Stevy dari FSTVLST, Nova Ruth, hingga Gede Robi dari Navicula. Mereka tidak hanya datang sebagai seniman, tetapi juga sebagai pegiat lingkungan yang ingin memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan bumi.

    Mengapa Isu Lingkungan Penting Disuarakan?

    Menurut Kunto Aji, krisis lingkungan adalah masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menegaskan bahwa musisi harus memiliki dasar ilmu, alasan kuat, serta komunitas yang jelas saat menyuarakan isu ini. “Lima hari workshop ini sangat mahal bagi saya. Ini akan menjadi bekal untuk bersuara lewat karya-karya yang akan saya luncurkan,” ujar Kunto Aji seusai acara di Studio Antida Musik, Denpasar.

    Baginya, isu iklim bukan hanya sekadar tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial para seniman. “Saya tinggal di Tangerang Selatan, dan setiap hari menghirup udara buruk. Saya punya dua anak kecil, dan saya ingin mereka tumbuh dengan udara yang layak. Sebagai musisi, saya bertanya: apa yang bisa saya lakukan?” tambahnya.

    Diskusi Mendalam tentang Dampak Krisis Iklim

    Selama lima hari lokakarya, para musisi membahas akar penyebab krisis iklim, peran seni dan budaya dalam mendorong aksi nyata, serta merumuskan langkah kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif. Mereka juga mempelajari berbagai isu lingkungan yang mendesak, seperti ancaman terhadap ekosistem Raja Ampat, ekspansi pertambangan nikel di Morowali, deforestasi, serta ketergantungan Indonesia terhadap batu bara.

    Gede Robi, salah satu co-founder gerakan IKLIM, menjelaskan bahwa ketidakseimbangan lingkungan telah menyebabkan berbagai konflik, mulai dari masalah pangan hingga kemiskinan, bahkan potensi perang akibat persaingan sumber daya. “Kita terlalu banyak ‘mengambil’ daripada ‘mengembalikan’. Workshop ini adalah ajang bagi kita semua untuk sadar akan kapasitas masing-masing dan mulai ‘mengembalikan’,” katanya.

    Kolaborasi Seni untuk Perubahan Nyata

    IKLIM bukanlah program yang baru. Gerakan ini telah berjalan sejak tahun 2023 dan sudah melibatkan 43 musisi dari seluruh Indonesia. Dalam lokakarya kali ini, beberapa musisi yang sebelumnya terlibat dalam album sonic/panic pada 2023–2024 turut menjadi fasilitator. Mereka membagikan pengalaman pribadi serta pembelajaran yang mereka dapatkan selama terlibat dalam gerakan ini.

    Para peserta didampingi oleh pakar dari berbagai organisasi lingkungan hidup untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang isu energi, hutan, laut, hingga ruang hidup komunitas adat. Hasil diskusi ini membuka mata para musisi bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga pada manusia, budaya, dan struktur sosial.

    “Sebagai musisi yang hidup di ruang-ruang sosial dan budaya, kami pun ikut terdampak. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk merespons isu ini, karena perubahan iklim juga memengaruhi kami secara langsung,” kata Cipoy dari Sukatani.

    Langkah Nyata Setelah Lokakarya

    Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, rangkaian lokakarya ditutup dengan penanaman pohon di Gianyar, Bali. Inisiatif ini merupakan upaya kolektif para musisi untuk mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan selama kegiatan.

    Faiz dari Reality Club menyatakan bahwa pengalaman selama lokakarya tidak hanya menginspirasi karyanya, tetapi juga memicu refleksi mendalam tentang gaya hidupnya. “Setelah mendapat banyak hard truth, saya merasa perlu mengubah hal-hal dalam hidup saya secara konsisten. Saya juga ingin membagikan kesadaran ini kepada orang-orang di sekitar saya,” ujarnya.

    Setelah lokakarya berakhir, para musisi akan menerjemahkan pengalaman mereka ke dalam karya musik baru. Lagu-lagu ini akan dikumpulkan dalam sebuah album kompilasi yang direncanakan rilis pada akhir 2025 sebagai bagian dari kampanye global No Music On A Dead Planet (Tak Ada Musik di Planet yang Mati), yang diinisiasi oleh Music Declares Emergency. Kampanye ini didukung oleh musisi dunia seperti Billie Eilish, Massive Attack, dan Tame Impala.

    Dengan sinergi antara seni, musik, dan aktivisme lingkungan, gerakan IKLIM menjadi platform penting yang mempertemukan para seniman untuk bersama-sama menjaga bumi bagi generasi mendatang.

  • BOI Launches Sustainable Finance Framework for Inclusive Growth

    BOI Launches Sustainable Finance Framework for Inclusive Growth

    The Bank of Industry has announced the launch of its Sustainable Finance Framework to drive inclusive and climate-resilient growth in Nigeria.

    In a statement on Saturday, BOI described the framework as a strategic blueprint that establishes a strong foundation for aligning the bank’s financing activities with global sustainability and leading environmental, social, and governance practices.

    According to KPMG, sustainable finance is an overarching term referring to the investment process accounting for and promoting environmental and social factors. Sustainable finance comes predominantly in the form of financial instruments such as debt and equity.

    The global sustainable finance market is growing rapidly, and sustainable assets under management are projected to surpass $50 tn by 2025, constituting one-third of projected total assets under management globally.

    In the statement signed by the Divisional Head of Public Relations, BOI, Theodora Amechi, the framework is designed to empower Nigerian enterprises and aligns with BOI’s 2025–2027 corporate strategy, which prioritises long-term development impact, environmental stewardship, social inclusion, and the creation of shared value, while addressing both national and global challenges.

    The Managing Director/Chief Executive Officer, BOI, Dr Olasupo Olusi. Said, “This framework marks a significant milestone in our journey to become a fully sustainable development finance institution. It reflects our strategic intent to finance enterprises that deliver both economic value and measurable social and environmental benefits.

    “The Framework is aligned with key global and national sustainability principles, including the UN Sustainable Development Goals, the Paris Agreement, the Principles for Responsible Banking, and the Nigerian Sustainable Banking Principles. It also integrates the BOI’s internal ESG frameworks, including its ESG and Corporate Social Responsibility policies, which guide the Bank’s sustainability management practices.”

    At the heart of the framework is BOI’s adoption of a triple-bottom-line model focused on People, Planet and Profit, ensuring its investments generate financial returns alongside inclusive and environmental outcomes.

    The bank said the framework will enable it to programmatically raise Green, Social and Sustainability Bonds and Loans, in line with the latest applicable International Capital Market Association, Loan Market Association and Loan Syndications and Trading Association principles and guidelines.

    BOI added that the framework has been independently evaluated by S&P Global Ratings, which issued a second-party opinion affirming its alignment with international sustainable finance principles. This validation enhances BOI’s credibility among institutional investors seeking impactful ESG-aligned opportunities in emerging markets.

    Through this framework, BOI aims to support businesses committed to sustainable practices, unlock access to blended and concessional capital, and advance national priorities such as climate resilience, job creation, gender inclusion, and export diversification.

    It will further enable the bank to scale its impact across priority sectors, including renewable energy, clean transportation, agro-processing, healthcare, education, and digital infrastructure.


    The Bank of Industry is Nigeria’s oldest and largest development finance institution, which is committed to facilitating and transforming Nigeria’s industrial sector. BOI operates across 33 states in Nigeria, providing financial and advisory support for the establishment of large, medium and small projects and enterprises as well as the expansion, diversification, rehabilitation, and modernisation of existing enterprises.

    Provided by SyndiGate Media Inc. (
    Syndigate.info
    ).

  • South Korea’s First Lady Scandal: Plagiarism, Privilege, and the Kim Family Tie

    South Korea’s First Lady Scandal: Plagiarism, Privilege, and the Kim Family Tie

    Her annulled master’s degree is just the latest scandal haunting former president Yoon Suk-yeol’s wife

    When a top private university revoked the master’s degree of
    South Korea
    ‘s former first lady for plagiarism this week, it was more than just another routine academic scandal – it was a signal that the days of unchecked privilege for political spouses may be over.

    On Monday, Sookmyung Women’s University announced it had annulled the art education degree awarded to Kim Keon-hee in 1999 – submitted under her previous name, Kim Myung-shin – after its research ethics panel found the thesis was so seriously compromised that cancellation was warranted.

    For many critics, the decision was long overdue. Yet it also marks a watershed moment: a sign of rising public demand for transparency and consequences not just for elected officials, but for those who orbit them. The fallout, political analysts say, could redefine the expectations placed on future first ladies in a country where unofficial power has long operated outside formal scrutiny.

    Do you have questions about the biggest topics and trends from around the world? Get the answers with
    SCMP Knowledge
    , our new platform of curated content with explainers, FAQs, analyses and infographics brought to you by our award-winning team.

    “It’s rare in modern political history for a leader’s spouse to remain so prominently and persistently at the centre of controversy,” Choi Jin, head of the Institute for Presidential Leadership, told This Week in Asia. “From now on, the public will be watching not just elected officials, but their families too.”

    Kim, the embattled wife of impeached former president
    Yoon Suk-yeol
    , has faced mounting legal and political pressure in recent months. The university’s move comes after years of accusations that it had hesitated to act, despite public uproar and findings that nearly half of her thesis had been plagiarised.

    “This decision was made to uphold research ethics and reinforce academic integrity,” the university said in a statement.

    Revocation of the degree may be a personal humiliation, but its implications reach far wider – for Kim and for potentially those who come after her.

    “She was like a

    bian lian

    performer,” said Lee Jun-han, a political-science professor at Incheon National University, referring to the Chinese opera tradition in which masked characters change faces in a flash. “You never quite knew who she really was.”

    Kookmin University has also announced it will rescind Kim’s doctorate on procedural grounds. “If the master’s degree submitted for admission is nullified, the candidate no longer meets the basic requirements for a doctorate,” the university said.

    Kim was awarded her PhD in 2008 for a dissertation on “the development of fortune-telling content using avatars” – a niche topic that has taken on political relevance amid reports of her reliance on spiritual advisers. This thesis too has faced separate plagiarism allegations.

    Kim and her husband were widely reported to have
    consulted fortune-tellers
    and other mystics – several of whom are now under investigation for suspected influence-peddling.

    Since being hospitalised last week,
    reportedly with severe depression
    , Kim has not appeared in public. She has also ignored multiple summonses from prosecutors.

    Critics allege that, until recently, her connection to Yoon, a former prosecutor general, had shielded her from serious legal implications. But the tide may be turning.

    A special counsel team – comprising 205 independent investigators, including 40 prosecutors – is preparing to launch a sweeping inquiry authorised by the National Assembly.

    Divided into eight task forces, the team will investigate 16 categories of alleged misconduct involving Kim, ranging from
    receiving luxury gifts
    – such as Chanel bags and a US$44,000 Graff necklace from a Unification Church official – to stock manipulation and alleged political meddling in candidate nominations during a by-election in 2022 and the general election in 2024.

    The investigation will also examine accusations that Yoon’s presidential office pressured law enforcement to suppress a 2023 drug-smuggling case allegedly implicating tax officials.

    Yoon himself is being targeted by a separate special prosecutor team, of up to 60 prosecutors, over allegations related to his declaration of martial law last year in response to political turmoil.

    Amid intensifying scrutiny, Seoul prosecutors have stepped up their investigation, revealing what many are calling a “smoking gun”: voice recordings of Kim dating to 2009.

    Seized last month from a brokerage, the tapes reportedly capture Kim instructing collaborators: “We have to give 40 per cent of the profits to the account manager’s side,” and, “They are demanding an excessive share of the profits.”

    Choi said Kim had stirred public outrage by “violating basic norms of conduct as the first lady” and warned that her actions had set a troubling precedent.

    “She’s created as many, if not more, scandals than her husband. She must bear equal responsibility for dragging this country into disgrace and crisis,” he added.

    More Articles from SCMP

    Zelensky tells Nato Chinese companies are among Russia’s suppliers aiding war on Ukraine

    iFlytek unveils medical AI, smart classroom tech in Hong Kong amid global push

    ‘Summer Davos’ panel mulls secret sauce of US economy – did China crack the recipe?

    Call for regulated rents in Hong Kong student hostels ahead of relaxed planning rules

    This article originally appeared on the South China Morning Post (www.scmp.com), the leading news media reporting on China and Asia.

    Copyright (c) 2025. South China Morning Post Publishers Ltd. All rights reserved.

  • At 35, I’m Struggling with Unemployment After Losing My $4,000-a-Month Director Job

    At 35, I’m Struggling with Unemployment After Losing My $4,000-a-Month Director Job

    Having a large team, a voice in major meetings, and strong relationships with business partners, I comfortably earned VND100 million (US$3,830) a month as a director despite lacking technical knowledge.

    I am 35 years old and currently unemployed. That may not sound too unusual in today’s tough economic climate and fiercely competitive job market. But what makes it hard for me to face the music is that I once held a role many would see as successful, stable, and even enviable: director of planning at a construction company.

    I used to think so too. With a high salary, a large team of subordinates, and influence in key decisions, I felt secure in my comfort zone. I managed work and led people based on experience and instinct while relying on soft skills to cover what I lacked in technical understanding.

    But I forgot something important. The world keeps changing, and people who do not adapt eventually get left behind. I was never adept in my field of expertise. I did not fully understand construction techniques, was unfamiliar with software used in the field and lacked a strong grasp of project finance. My strengths were only macro-level planning and people management yet I never made an effort to deepen my knowledge beyond routine meetings and routine conversations.

    I prided myself on being “good at managing people,” thinking everything would be fine as long as I gave the right instructions to my subordinates. But I seriously underestimated the importance of self-management and personal development. Then the company was restructured. My division was downsized and I
    lost my job
    .

    I expected someone in senior management to step in and keep me, given my experience, but no one did. I thought I could easily find a similar position elsewhere, but I was wrong. Companies do not want a manager who only knows how to oversee people without any technical capability.

    I suddenly had no idea how to start over. At 35 and having been in a director role, I not only lost my job but also my sense of direction, self-worth, and confidence.

    In the early days of unemployment, I could not bring myself to go on social media. I avoided people. I struggled to talk to my wife and children without feeling ashamed. I am writing this now to remind myself that no one is indispensable in the corporate world.

    Do not assume your past achievements or former connections will always protect you. If you are in your 30s and leading a team, but do not fully understand the work they do, start learning again while you still have the time and opportunity.

    Being unemployed at 35
    is not the end of my career as I will not allow myself to give up. But this is the clearest wake-up call I have ever had, and one that others in similar situations should not ignore.


    *The opinion was translated into English with the assistance of AI. Readers’ views are personal and do not necessarily match VnExpress’ viewpoints.

  • How the Yangtze River Delta Became China’s Tech Powerhouse

    How the Yangtze River Delta Became China’s Tech Powerhouse

    Start-ups rise fast where traditional manufacturing once ruled – powering Beijing’s innovation and self-reliance push

    In Suzhou, eastern China’s Jiangsu province, the start-up Magic Lab specialises in full-sized humanoid robots designed to interact with people and work in factories – just one example of the
    Yangtze River Delta
    region’s transformation into a national innovation hub.

    “More than 90 per cent of the components, including critical parts like torque motor joints, actuators, control units and dexterous robotic hands, are developed in-house and locally manufactured,” said Wu Changzheng, the company’s president and a graduate of Shanghai Jiao Tong University. “The other 10 per cent is in central processing units (CPUs).”

    Magic Lab is one of thousands of cutting-edge ventures reshaping Jiangsu and neighbouring Zhejiang province. Once known for producing textiles, chemicals and machinery, the Yangtze River Delta is now home to a new generation of firms developing technologies critical to China’s future.

    Do you have questions about the biggest topics and trends from around the world? Get the answers with
    SCMP Knowledge
    , our new platform of curated content with explainers, FAQs, analyses and infographics brought to you by our award-winning team.

    The start-up has developed a general-purpose AI model that integrates sensing, navigation and movement control, enabling its humanoid robots to quickly adapt to tasks and cooperate in real-world environments.

    According to Wu, the local government has fostered a supportive environment through tax incentives, industrial estates and other measures, providing the company with a solid foundation. Most of its funding comes from private sources, with the firm largely driving its own research and development.

    One of the main factors attracting MagicLab to Jiangsu is its mature manufacturing base – particularly in next-generation information technology, high-end equipment, new materials and other advanced sectors. This offers quick access to upstream and downstream support and helps reduce supply chain costs, according to the company.

    Based in the same city as appliance unicorn Dreame Technology – one of Magic Lab’s investors – Wu’s team has deployed its humanoid robots on the partner’s factory floor to gather real-world data and explore multi-robot coordination, a field still in its infancy in China.

    The transformation underway in the Yangtze River Delta builds on a decades-long industrial base. After China launched reform and opening-up, entrepreneurs in the lower reaches of the eastern coastal region quickly set up private factories, turning it into one of the country’s first manufacturing hubs.

    For years,
    cities like Yiwu
    , known for small commodities, and Kunshan, a major hub for electronic components, symbolised Zhejiang and Jiangsu’s traditional industrial strengths.

    But that image is rapidly changing. The Yangtze River Delta now stands at the forefront of China’s drive for ”
    high-quality growth
    “. Building on its strengths, the region has emerged as a hub of innovation amid a national push for technological self-sufficiency.

    Long powered by industrial output, vibrant private economies and close proximity to China’s financial hub Shanghai, both Jiangsu and Zhejiang consistently rank among the country’s top five provincial economies in terms of GDP.

    Jiangsu, in particular, has held the number two spot for decades, behind only Guangdong province – with the gap narrowing each year.

    In 2024, the combined GDP of the two provinces in the Yangtze River Delta reached 22.7 trillion yuan (US$3.15 trillion), rivalling that of the United Kingdom.

    While Chinese policymakers have talked about technological independence and innovation since the early 2000s, terms like “chokepoint technologies” and “self-reliance” gained wider traction during US President Donald Trump’s first term – when
    Sino-US tech tensions
    intensified.

    In 2018, President Xi Jinping elevated the Yangtze River Delta’s regional development to a national strategy. A year later, China’s State Council released a blueprint to turn the area into an innovation hub by 2025, targeting mid-to-high-end industrial upgrades in IT, biotech, green energy, intelligent transport and other advanced sectors.

    The push has accelerated since late 2023, when Xi urged the country to embrace ”
    new quality productive forces
    ” – a growth model centred on technological breakthroughs and industrial upgrades. Economic powerhouses like Jiangsu and Zhejiang have been tasked with spearheading the transition, shining a spotlight on the Yangtze River Delta’s reputation as a “land of plenty”.

    Hangzhou, Zhejiang’s capital, has emerged as China’s newest “Silicon Valley” thanks to the rise of its “six little dragons” – home-grown innovators including AI start-up DeepSeek, humanoid robotics makers Unitree and Deep Robotics, video game studio Game Science, brain-machine interface innovator BrainCo and 3D interior design software developer Manycore.

    Meanwhile, Jiangsu leads the country with 2,163 national-level
    “little giant” firms
    – specialised small and medium-sized enterprises (SMEs) known for their technological innovation and influence in strategic supply chains. That number surpassed Guangdong’s 1,984 and Zhejiang’s 1,805, according to the most recent official data from 2024.

    Guo Shan, a Shanghai-based partner at the advisory firm Hutong Research, said one major advantage setting the two provinces apart is the talent pipeline from leading universities that excel in engineering and applied sciences – such as Zhejiang University, Nanjing University and Shanghai Jiao Tong University.

    The provinces also benefit from the presence of major tech firms like Alibaba, vibrant private sectors and supportive, business-friendly local governments, she added. Alibaba is the owner of the South China Morning Post.

    “They enjoy less central policy support and less foreign interest than Beijing, Shanghai or Shenzhen, but this also leaves more room for local governments to pilot new ideas and for local small and medium-sized enterprises to grow.”

    “The lower living expenses in these provinces have also made them more affordable for start-ups like the six little dragons or small giants.”

    Take Suzhou as an example. Just 20 minutes from Shanghai by high-speed rail – a journey that used to take about two hours by conventional train – the city previously benefited from the “Sunday engineer” effect, with experts travelling from Shanghai on weekends to help upgrade local factories.

    “Suzhou now is becoming an all-rounder,” said Zhang Bin, deputy director of the Service Division at Suzhou Science and Technology Bureau, noting the city’s business environment, industrial foundations and quality of life.

    Compared to metropolises such as Beijing, Shanghai and Shenzhen, Suzhou has lower living costs and a
    greener environment
    . With a strong manufacturing base, a thriving private economy and a strategic location in the Yangtze River Delta, it also offers abundant job opportunities and fertile ground for talent to thrive. Promising careers and quality of life go hand in hand, Zhang said.

    In Zhejiang, both officials and businesses credit the province’s thriving innovation culture to its early embrace of market reforms – and, more importantly, to an effective government-business relationship.

    “Dating back to the planned economy era, Zhejiang received limited state investment due to its lack of natural resources. As a result, the province had little choice but to pursue development through innovation,” said Xu Wenguang, executive vice governor of the province, in a press conference on June 12.

    “When it comes to fostering technological progress, I’ve always believed Zhejiang’s greatest strength lies in its overall ecosystem – the government focuses on creating a favourable environment, while companies focus on creating value,” Xu said.

    “Zhejiang has cultivated a particularly effective relationship between the government and the market, which has laid fertile ground for innovation and entrepreneurship.”

    Wang Hengli, communications director at Tianneng, a new energy company based in Huzhou, Zhejiang, said local authorities generally refrain from unnecessary intervention, allow companies room to operate and respect entrepreneurship.

    “Every year, on the first working day after the Lunar New Year, local officials visit companies in the region. It may seem symbolic, but I think it reflects their recognition of our contributions and their pro-business attitude,” Wang said.

    Founded in the late 20th century as a lead-acid battery maker for scooters,
    Tianneng
    has turned its focus to lithium batteries and energy storage systems in recent years. With a fully automated production line and a research team of over 100 PhDs, the firm has developed models capable of operating at minus 70 degrees Celsius (minus 94 degrees Fahrenheit).

    According to its 2024 annual report, Tianneng plans to invest over one billion yuan in R&D for advanced energy storage and hydrogen fuel cell systems.

    Despite the national push for new energy, Wang said the company retains full autonomy over innovation and strategy.

    “In Zhejiang, the boundary between government and enterprise is clearly defined.”

    But even with a thriving tech ecosystem and emerging companies, the region still faces persistent challenges.

    Wu Gang, deputy director of the Nanjing Municipal Bureau of Industry and Information Technology, said funding had been one of the biggest obstacles in recent years.

    “The fundraising environment is not particularly favourable at the moment,” Wu said. “But local governments are increasingly recognising the importance of guiding funds, while private capital is actively seeking promising sectors.”

    “Rather than offering direct subsidies, local governments are co-investing to signal policy support and bolster confidence in strategic industries.”

    With limited fiscal budgets, which also need to fund public services, local authorities act more as facilitators – building platforms and linking enterprises with capital to spur innovation, Zhang said.

    Guo also pointed to the lack of predictable exit channels for private equity and venture capital, as well as an underdeveloped capital market for pricing technologies and managing risks – top concerns for foreign investors looking to benefit from China’s innovation-led growth.

    Commercialising domestic technologies also poses a challenge, requiring cooperation with globally competitive firms and the export of original,
    high-end Chinese tech
    – both still in their infancy, she said.

    “To close these gaps, local governments and enterprises may consider taking a global perspective in developing these technologies. Both could more actively seek collaboration with foreign institutes for research and commercialisation opportunities.”

    While central policies largely shape exit channels, she urged local governments to adopt a more flexible approach towards investors, offering greater leeway “in defining the terms of investment, returns and exit options – and even facilitating mergers and acquisitions”.

    More Articles from SCMP

    End-of-life support for disabled to ease stress in Hong Kong

    How Hong Kong’s IPO reforms are aiming to boost market stability and attract global investors

    In a first, Xi will miss Brics summit in Rio as Li Qiang leads China delegation: sources

    Hong Kong’s new openings, from a Japanese bar to a pastry pop-up

    This article originally appeared on the South China Morning Post (www.scmp.com), the leading news media reporting on China and Asia.

    Copyright (c) 2025. South China Morning Post Publishers Ltd. All rights reserved.

  • Tailgating in Cybersecurity: The Stealthy Threat Sneaking In

    Tailgating in Cybersecurity: The Stealthy Threat Sneaking In


    By Ben Tagoe

    Tailgating, which is also called “piggybacking,” is a major threat to safety in both real life (Physical) and online.

    In the context of cybersecurity, “tailgating” means an unauthorized person getting into a closed area or system without permission by following someone who is supposed to be there (authorized person.

    This form of social engineering exploits human behavior and weak security protocols, leading to potential breaches and severe consequences for organizations.


    Understanding Tailgating in Cybersecurity

    in cybersecurity, tailgating is the process of obtaining illicit access by exploiting the trust or unawareness of authorized personnel. Unlike hacking, which usually requires technical expertise, tailgating employs social engineering to circumvent physical and digital security measures.

    Typical scenarios involve an unauthorized individual trailing a legitimate user into a secured facility or following an authorized user into a restricted computer system.


    Causes of Tailgating

    Several factors contribute to the prevalence of tailgating in cybersecurity:


    Human Nature:

    \xa0People are generally inclined to be polite and helpful, often holding doors open for others or sharing access without suspicion. This natural tendency can be manipulated by attackers to gain unauthorized entry.


    Weak Security Protocols:

    \xa0Organizations with lax security measures, such as inadequate surveillance, poor access control, or insufficient training, are more vulnerable to tailgating. Weak protocols make it easier for unauthorized individuals to exploit security gaps.


    Lack of Awareness:

    \xa0Employees and authorized personnel may not be fully aware of the risks associated with tailgating. A lack of training and awareness programs can lead to complacency and inadvertent assistance to unauthorized individuals.


    Consequences of Tailgating

    The consequences of tailgating can be severe for organizations:


    Data


    Breaches


    :

    The exposure of sensitive information, including consumer data, intellectual property, and financial records, can result from unauthorized access to restricted areas or systems, which can result in data breaches. These breaches may lead to reputational harm, legal penalties, and financial losses.


    Operational Disruption:

    \xa0An attacker gaining access to critical infrastructure can disrupt operations, causing downtime and productivity loss. This disruption can be particularly damaging in industries such as healthcare, finance, and critical infrastructure.


    Security Compromises:

    \xa0Once inside, attackers can install malware, steal credentials, or conduct further social engineering attacks. These actions can compromise the overall security posture of the organization, making it more vulnerable to future attacks.


    Preventing Tailgating

    Effective prevention of tailgating requires a multifaceted approach:


    Employee Training and Awareness:

    \xa0Regular training programs should educate employees about the risks of tailgating and the importance of strict adherence to security protocols.

    It is recommended that employees be encouraged to verify the identity of individuals who are requesting access and to report any suspicious activities.


    Robust Access Control:

    \xa0Implementing strong access control measures, such as biometric authentication, smart cards, and turnstiles, can help prevent unauthorized access. Additionally, using mantraps—small rooms that act as a controlled access point—can further enhance security.


    Surveillance and Monitoring:

    \xa0Installing surveillance cameras and employing security personnel to monitor entry points can deter potential tailgaters. Regular audits and reviews of access logs can also help identify and address security vulnerabilities.


    Clear Security Policies:

    \xa0Organizations should establish and enforce clear security policies regarding access control. Employees should be made aware of these policies and the consequences of non-compliance.


    Conclusion

    Tailgating in cybersecurity is a discreet but powerful threat that exploits human behavior and inadequate security methods. Organizations may greatly improve their security by understanding the reasons and consequences of tailgating and executing thorough preventative measures.

    Employee training, robust access control measures, and vigilant monitoring are essential components in the fight against this form of social engineering, ensuring that unauthorized individuals cannot exploit the good intentions of authorized personnel to breach security defenses.

    Provided by SyndiGate Media Inc. (
    Syndigate.info
    ).

  • Speculation of Cedi Depreciation Over July Eurobond Payment Unfounded

    Speculation of Cedi Depreciation Over July Eurobond Payment Unfounded


    By Joshua Worlasi AMLANU and Ebenezer Chike Adjei NJOKU

    Speculation of a looming cedi-depreciation due to the upcoming US$349million Eurobond interest payment in July may be far-fetched as the\xa0 development poses no threat to the nation’s foreign exchange (FX) stability, a source close to the matter has asserted.

    Concerns have mounted that the payment, coupled with ongoing geopolitical developments, could see the cedi lose gains made over recent months.

    The local unit has appreciated by 43 percent against major trading currencies between beginning of the year to mid-June 2025.

    In response to recent commentary warning of an impending “FX storm”, the source stated that those concerns are exaggerated and misaligned with Ghana’s present macroeconomic conditions.

    According to the source, a Eurobond payment scheduled for July 3, 2025, has already been factored into BoG liquidity and FX management frameworks.

    “There is no risk of market disruption. Ghana’s reserves as of June 2025 stand at over US$11billion, equivalent to five months of import cover. These buffers have been built strategically, not by accident,” he explained.

    The bank expects FX conditions in July to improve with confirmed inflows totalling at least US$730million. These include US$370million from the International Monetary Fund (IMF), contingent on Executive Board approval of the current support programme’s fifth tranche on July 7 and an additional US$360million from the World Bank’s Development Policy Operation, expected by mid-month.

    “These inflows will more than offset the Eurobond outflow, ensuring reserve levels remain comfortable and that there is no liquidity vacuum in the FX market,” he stated.

    Inflows from the BoG’s Gold-for-Reserves (Goldbod) programme act as further support for the cedi. The programme, launched to diversify FX sources by leveraging domestic gold purchases, has contributed significantly to the nation’s external position – especially amid high global gold prices.

    The country posted a trade surplus of US$4.14billion in the first four months of 2025 – five times the surplus recorded for same period 2024. The current account recorded a surplus of US$2.12billion in the first quarter.

    “These are not\xa0 ‘cosmetic’ numbers. They reflect real activity, grounded in sustained policy reforms, external credibility and improving investor sentiment,” the source noted.

    While some analysts have attributed the cedi’s appreciation against major trading currencies to artificial support, the BoG official cited four structural factors: tight monetary policy anchored by a 28 percent benchmark interest rate, improved FX supply from exports and gold purchases, fiscal consolidation and stronger investor confidence, buoyed by the recent credit rating upgrade.

    Though acknowledging that external risks remain, including potential declines in gold prices and possible remittance headwinds due to a proposed 5 percent U.S. tax on outward transfers, the bank argued that institutional resilience has improved markedly.

    “The FX market is better regulated today, with stricter enforcement of pricing, transparency and transactional discipline,” he noted.

    Calls for a fixed exchange rate regime have been dismissed, suggesting they are inconsistent with Ghana’s inflation-targetting framework. He maintained that BoG’s flexible exchange rate policy remains the most appropriate approach in an uncertain global environment.

    “Pegging at this stage would be not only inconsistent with our policy framework but also risky in a world where flexibility is the best shock-absorber,” he said.

    It is expected that July will not expose weaknesses in Ghana’s FX structure but rather demonstrate the central bank’s preparedness to meet obligations without destabilising the market.

    “More broadly, the narrative around Ghana is changing from one of crisis to one of cautious but credible stabilisation,” he said.

    “This is not merely due to external support. It is the outcome of difficult domestic decisions, consistent coordination between monetary and fiscal authorities and a renewed commitment to transparency and investor engagement,” he added.

    Inflation, at 18.4 percent in June 2025, continues on a downward trajectory while interest rates, though high, are expected to ease as inflation moderates.

    “There is no FX storm expected in July. There is a calm backed by reserves, policy discipline and credible inflows expected,” the source insisted.

    Provided by SyndiGate Media Inc. (
    Syndigate.info
    ).

  • Green Credit Boost: How Carbon Credits Are Reshaping Sustainable Lending

    Green Credit Boost: How Carbon Credits Are Reshaping Sustainable Lending


    By


    Samuel Kweku KUMAH, Donatus KUUZUME & Eugene Nii Ayaa TETTEH

    In the global race toward net-zero, Ghana is not merely keeping pace—it’s attempting to redefine the rules. Confronted with the dual pressures of climate responsibility and constrained capital, the country is navigating a complex path where ambition meets adversity. One such solution is literally in the air:

    carbon

    .

    Treating carbon credit as acceptable collateral, positions Ghana to convert its emissions reductions and climate assets into immediate financing for growth. In effect, the country’s efforts to cut greenhouse gases could backstop loans and investments, channelling global climate capital into local development.


    Carbon credits 101: From Kyoto to Accra

    Carbon credits are financial certificates issued based on the potential of projects that reduce greenhouse gas emissions—such as afforestation, renewable energy, and energy efficiency initiatives.

    What began as a niche mechanism under the Kyoto Protocol has matured into a cornerstone of global climate finance—and Ghana is emerging as one of its most promising frontiers.

    The original concept was simple but revolutionary: allow countries to trade the right to emit carbon, incentivizing emissions cuts where they’re cheapest.

    Under Kyoto’s Clean Development Mechanism, developing nations like Ghana could earn credits by reducing emissions and sell them to industrialised countries falling short of their targets.

    The Paris Agreement of 2015 expanded this vision, introducing “internationally transferred mitigation outcomes” (ITMOs)—a new generation of carbon credits designed to foster cross-border cooperation on climate goals. For countries like Ghana, this isn’t just about environmental diplomacy; it’s about exporting a new kind of commodity: avoided emissions, measured in tonnes of CO₂.

    Ghana has moved from climate policy participant to carbon market pioneer. With a Carbon Market Office, digital registry, and Article 6 agreements with countries like Switzerland and Sweden, it has built the infrastructure to monetise emissions reductions.

    In 2019, it became the first African nation to qualify for forest-carbon credit sales to the World Bank’s Carbon Fund, unlocking US$50 million for protecting cocoa-rich forests.

    By 2023, its carbon credit supply was projected at 33 million tonnes—potentially worth US$500 million. The next step is financial integration: can carbon credits become collateral for loans, bonds, or blended finance?

    Could Ghana use them to back infrastructure projects, repaid through carbon revenues or taxes? The answer is increasingly yes. Proceeds are already funding climate and development priorities, and Ghana’s early deals show how carbon finance can drive inclusive, sustainable growth.


    Global precedents: Turning carbon into collateral

    Ghana is not alone in reimagining carbon as capital. Around the world, a quiet financial revolution is underway—one that is steadily integrating carbon credits into the architecture of mainstream finance.

    In Thailand, regulators have begun endorsing the use of carbon credits as collateral for climate-aligned lending, recognising their growing role in de-risking green investments. In the European Union, carbon allowances such as EU Emission Allowances (EUAs) are already classified as transferable intangible assets, making them eligible for use as security in financial transactions.

    The European Central Bank has taken steps to “green” its collateral framework, reducing exposure to high-carbon assets and implicitly elevating the financial standing of low-carbon alternatives. Across European trading platforms, carbon allowances are now accepted as margin collateral—proof of their increasing liquidity, credibility, and institutional trust.

    Elsewhere, countries are going even further. Australia and New Zealand have formally recognised carbon credits as personal property, a legal shift that enables their direct use as loan collateral under personal property security laws.

    In New Zealand, courts have affirmed the tradability and enforceability of carbon credits, providing the legal certainty investors crave. In Vietnam, financial experts are urging lawmakers to establish a regulatory framework that allows banks to lend against carbon and digital climate assets—an initiative seen as essential to unlocking green capital.

    Nigeria is engaged in a similar debate, with analysts advocating for carbon-backed lending to catalyse energy sector investment. Even in emerging markets, some forward-thinking lenders are already bundling carbon credits into all-asset collateral packages for renewable energy projects.

    As global efforts to standardise carbon markets and accounting frameworks accelerate, the perceived risk of carbon assets is diminishing—clearing the way for their evolution from environmental instruments to financial mainstays.


    A green guarantee for Ghanaian banks

    Treating carbon credits as collateral could quietly revolutionise Ghana’s financial system, transforming climate-positive enterprises into credible guarantors of credit. Forest conservation projects like the Ghana Cocoa Forest REDD+ Programme already generate tradable credits by preventing deforestation.

    If banks begin accepting these future credits as security, developers and community groups could access upfront financing for reforestation, monitoring, and rural livelihoods—repaying loans once carbon revenues materialise.

    In this model, a standing forest becomes more than an ecological asset; it becomes a financial instrument, capable of anchoring rural development and environmental preservation alike. Agriculture and renewable energy offer similar potential.

    Climate-smart farming, agroforestry, and soil carbon sequestration can all yield verifiable credits. If these future assets are bankable, cooperatives and farmers could secure financing for inputs, irrigation, and infrastructure—boosting productivity while building resilience.

    Clean energy developers, too, can leverage carbon credit projects as a means to generate financing and attract early-stage investment. This reduces investment risk, lowers financing costs, and accelerates Ghana’s transition to a low-carbon economy. In effect, carbon-backed collateral embeds sustainability into the country’s financial architecture, aligning institutional lending with national climate targets.

    The economic case for action is increasingly persuasive. Carbon-backed lending could unlock over US$1 billion in investment by 2030, boosting employment and GDP. It allows banks to diversify portfolios and extend credit to green ventures without excessive risk.

    Global demand for carbon credits—driven by corporate net-zero pledges and regulatory compliance—is expected to surge, further strengthening their value. This innovation could also attract foreign capital. Climate-focused investors are actively seeking jurisdictions that treat carbon assets as credible financial instruments.

    A Ghanaian banking system that integrates carbon into its collateral framework would stand out as a pioneer, drawing in capital and positioning the country as a continental leader in climate finance.

    Most importantly, this approach creates a virtuous cycle: Ghana’s progress on emissions reductions would not only earn international recognition but also directly enhance its financial resilience by expanding the pool of usable collateral and investable capital.

    But unlocking this potential requires more than vision—it demands legal and regulatory precision. Ghana is already laying the groundwork through the Environmental Protection Agency Act of 2025 and its Carbon Markets Framework.

    A key step is legal clarity: carbon credits must be defined—whether as intangible property, financial instruments, or tradeable rights—to give lenders enforceable claims. Australia has already codified this approach, enabling carbon credits to be pledged as loan security. Ghana can follow suit through statutory or regulatory reform. Valuation and risk management are equally critical.

    Historically, carbon credits were seen as volatile and opaque, but with the rise of regulated and voluntary markets, price discovery is improving. The EU’s carbon market, for example, offers futures contracts that provide price signals through 2030. Ghana’s credits—many of which are nature-based—trade in voluntary markets where prices vary, but efforts to standardise quality and pricing are gaining traction. Regulators can mitigate risk by applying conservative “haircuts” to collateralised credits—valuing them at 60 to 70 percent of market price—and limiting eligibility to high-integrity credits that are real, additional, and permanent. Ghana’s own registry emphasises transparency and quality, reducing the risk of banks holding devalued or non-compliant credits.

    Moreover, carbon derivatives—such as forward contracts for future delivery—offer a more liquid and standardised asset class. A forward agreement with a reputable buyer for a set volume of credits at a fixed price becomes a de facto receivable, usable as collateral today. This approach blends environmental finance with traditional credit structures, creating a bridge between climate ambition and financial pragmatism. To make this work, Ghana’s financial regulators must evolve in step.

    The Bank of Ghana and allied institutions could issue guidance on how to treat carbon credits as collateral—mirroring frameworks used for commodities like gold.

    This includes defining how to perfect security interests, manage defaults, and account for carbon assets on balance sheets. International legal bodies such as UNCITRAL and UNIDROIT are already working to harmonise the treatment of carbon credits in commercial law. Ghana can engage in these efforts, ensuring its domestic rules align with emerging global standards—further boosting investor confidence.


    The way forward: Seizing the carbon collateral opportunity

    Ghana’s financial and political leaders stand before a rare opportunity—to transform the country’s climate ambition into a catalyst for financing and economic resilience. Realising this vision demands more than pilot programs; it calls for a robust policy architecture that supports carbon credits as legitimate collateral. Forward-thinking banks can take the first step by launching lending schemes for green ventures—secured in part by verified or forward-contracted carbon credits.

    Banks can also use carbon credit discounting as a medium for upfront financing of verified and approved carbon projects. These pilots would provide a proof of concept, allowing regulators to observe and fine-tune the framework. Early risks could be mitigated through guarantees or co-financing from global climate funds and development finance institutions, creating a blended finance model that crowds in local participation.

    However, demonstration must be matched by deliberate systemic reform. Ghana needs to establish a domestic cap-and-trade system, replacing selected levies on hard-to-abate sectors with emissions caps that allow firms to trade carbon allowances. This would create a local market where credits are generated, exchanged, and priced—building liquidity and confidence.

    Guided by Stouffer’s Law of Intervening Opportunities, this proximity-based system would make it easier for Ghanaian businesses to participate than relying solely on distant international markets.

    Alongside this, Parliament must amend the National Lending Act to accommodate floating-value, intangible assets like carbon credits. Clear provisions should cover valuation standards, enforceable security interests, and recourse mechanisms. Applying conservative loan-to-value ratios—say 60–70percent—would provide necessary prudence curbing innovation.

    The Bank of Ghana must anchor this transition with bold regulatory leadership. Through targeted guidance aligned with the Ghana Green Finance Taxonomy (2024) Phase 1, the central bank can catalyse product innovation by encouraging carbon-backed loans, offering preferential risk weightings, or creating regulatory sandboxes. These actions would offer clarity and legitimacy without to carbon as an asset class within the financial sector.

    Ghana is already a leader in carbon market readiness; now it must lead in carbon finance. Done right, the country could become a regional hub for climate-aligned banking—attracting capital, building resilience, and proving that carbon is not just an environmental liability, but a financial opportunity. It’s time to turn climate leadership into financial architecture—and let carbon finance Ghana’s next chapter.



    >>>




    Samuel Kweku Kumah,




    is a sustainability professional with expertise in research, impact management, and sustainability reporting. Currently serving as the Research and Impact Management Officer in the Partnerships, Sustainability, and CSR department at Fidelity Bank Ghana, Samuel has demonstrated a robust capacity for implementing and reporting sustainability research and impact strategies that align with global standards.\xa0



    >>>




    Donatus Kuuzume, Esq is a banker of 19 years’ experience. He is a sustainability finance professional at Fidelity Bank Ghana Ltd and a lawyer. He is a Barrister and Solicitor of the Supreme Court of Ghana.\xa0



    >>>




    Eugene Nii Ayaa Tetteh




    is a seasoned credit and sustainability professional\xa0with over a decade of multidisciplinary expertise spanning finance, ESG, and project management. He holds advanced degrees in Accounting, Finance, and ESG, along with certifications in financial modelling, securities, and project management. His background reflects a strong blend of financial and environmental acumen, with a clear commitment to sustainable finance and strategic execution.

    Provided by SyndiGate Media Inc. (
    Syndigate.info
    ).